Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal kelanjutan rapat finalisasi divestasi kepemilikan saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi yang berlangsung Senin (31/7/2023) malam.
Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Muhammad Wafid mengatakan bahwa semestinya rencana divestasi Vale sudah difinalkan, hal tersebut berkenaan dengan Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah (RPSW) yang sudah dibahas sebelumnya.
“Mestinya (sudah final), kan selama ini RPSW sudah diluncurkan, sudah dibahas kemarin,” jelas Wafid saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Wafid membeberkan komposisi saham yang ditawarkan masih pada perhitungan komposisi yang ditawarkan beberapa waktu lalu yakni 14%. “Kan yang ditawarkan 11% plus 3% itu ya, masih itu,” tambahnya.
Walaupun kepastian finalisasi divestasi Vale ini masih simpang siur, Wafid menyebutkan, kelak saham tersebut akan dialihkan dari komposisi saham milik Vale Canada Limited (VCL) yang saat ini masih digenggam Vale sebesar 44,3%. “Ya dari korporasi yang kemarin kurangi 11% plus 3% itu. Dari 40% (saham VCL) itu ya sisanya itu,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Vale memiliki kewajiban mendivestasikan sahamnya sebagai salah satu syarat perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2025 mendatang. Sementara Indonesia dengan divestasi saham itu seharusnya menjadi pengendali operasional Vale di Indonesia melalui perusahaan BUMN seperti MIND ID.
Kepemilikan saham Vale di Indonesia melalui MIND ID saat ini baru sebesar 20%, sedangkan sebesar 20,7% tersebar di pasar saham Indonesia.
Sementara, pemegang mayoritas saham Vale sendiri saat ini dipegang oleh Vale Canada Limited (VCL) dengan komposisi 44,3% saham, kemudian Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15%.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Istana Negara, kemarin Senin (31/7/2023) mengatakan “Vale lagi dalam proses, sebentar malam saya akan rapat dengan Menteri ESDM (Arifin Tasrif) membahas finalisasi terhadap perpanjangan Vale,” terang Bahlil, Senin (31/7/2023).
Berharap Jadi Pengendali Keuangan
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berharap agar pemerintah melalui MIND ID bisa menjadi pengendali keuangan tambang PT Vale Indonesia.
Hal tersebut menyusul proses divestasi yang dilakukan pihak Vale sebagai salah satu syarat perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Luhut pun mendorong agar pencatatan aset dan cadangan PT Vale Indonesia dapat dilakukan di Indonesia. Mengingat, selama ini aset dan cadangan Vale tercatat di Kanada. “Kita juga mau begitu (aset dan cadangan tercatat di Indonesia). Sekarang ini selama ini kita suka ngalah-ngalah ndak ngerti, sekarang ini banyak anak muda yang paham,” ujar Luhut saat ditemui di Kantornya, Jumat (7/7/2023).
Meski demikian, pemerintah juga akan tetap memperhatikan keberlangsungan investasi asing di Indonesia. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. “Intinya saling menguntungkan, Jadi kita gak mau investor yang datang kita juga gak untung. Jadi harus untung. Sekarang dengan kebijakan pemerintah yang paham supaya sama sama untung sedang dikerjakan,” katanya.
Luhut juga tak segan untuk memuji komitmen Vale dalam menjaga lingkungan selama beroperasi di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi contoh perusahaan-perusahaan tambang nikel dalam melakukan kegiatan penambangan di Indonesia.
“Kita harus meneruskan masalah lingkungan yang dibuat Vale, sangat bagus dan ini menjadi model untuk tadi operasional-operasional tambang nikel di Indonesia,” kata dia.
https://twitter.com/CapitalBridgeId
Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20230801153115-4-459190/menjelang-finalisasi-divestasi-saham-vale-esdm-buka-suara
