Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara atas rencana penambahan kepemilikan saham sebesar 10% oleh Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Sebagaimana diketahui, Indonesia melalui Holding Industri Pertambangan MIND ID sudah menjadi pemilik prioritas sebesar 51% di Freeport Indonesia. Sisanya, 49% saham masih dimiliki oleh dimiliki oleh Freeport McMoRan (FCX).
Arifin mengungkapkan bahwa penambahan 10% saham tersebut bisa saja dilakukan, namun ternyata waktu untuk menambah kepemilikan saham Freeport oleh Indonesia baru akan dilakukan setelah masa kontrak Freeport yang habis di tahun 2041 mendatang diperpanjang.itu (penambahan saham) bisa saja, tapi kan kita masih terikat dengan kontrak masa kerja yang sampai 2041, setelah 2041 (baru diambil). Freeport juga mau,” jelas Arifin saat berbincang dengan media di Gresik,Jawa Timur, dikutip Jumat (5/5/2023).
Yang jelas, kata Menteri Arifin, Indonesia harus menyiapkan dana dalam menambah kepemilikan saham di Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu, nantinya Indonesia akan memiliki saham Freeport sebesar 61%.
“Ya harus punya duit dong kalau mau ngambil, masa gratisan,” guyon Menteri Arifin di sela pembicaraan.
Seperti diketahui, saat ini Freeport masih dalam proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang akan habis pada 2041. Pertimbangan untuk memperpanjang kembali masa kontrak diambil setelah melihat pendapatan PTFI yang terus membaik dari tahun ke tahun.
Adapun, rencana untuk menambah kepemilikan saham Indonesia di Freeport awalnya digaungkan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia baru-baru ini.
“Pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, dimana pemerintah nambah saham 10%. Ini sebagai bocoran saja nanti akan kami umumkan resmi, masih dalam pembahasan,” ujar Bahlil, dikutip Rabu (3/5/2023).
Bak dan gayung bersambut, Menteri BUMN Erick Thohir turut mendukung rencana penambahan porsi saham di Freeport Indonesia. Ia bilang, penambahan saham perlu dilakukan karena bisa berdampak positif bagi negara.
“Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong,” kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Menurutnya, penambahan saham di PTFI, maka ini bisa berdampak pada peningkatan pendapatan negara, baik dari sisi pajak maupun pembagian dividen. “Kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ungkapnya
Erick menyebut, rencana penambahan saham Indonesia di PTFI merupakan salah satu dari tiga permintaan pemerintah kepada Freeport. Selain penambahan porsi saham, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat Direksi Freeport yang berasal dari Putra Daerah Papua.
“Sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari Putra Daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi,” jelasnya.
Permintaan terakhir, lanjut Erick, terkait komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, bisa segera terwujud. Bahkan, tak hanya di Gresik, Erick pun meminta agar ada tambahan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.
“Kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” pungkasnya.
Di lain sisi, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo mengungkapkan, pihaknya harus siap bila diberi penugasan oleh pemerintah untuk ‘mencaplok’ saham Freeport lebih banyak.
“MIND ID selaku BUMN harus selalu siap bila diberi penugasan oleh pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di MIND ID,” jelas dino kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
